komisi ombudsman adalah. Bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pmerintah. komisi ombudsman adalah

Baca. Keikutsertaan Anggota dan Asisten Komisi Ombudsman Nasional dalam Tim Pemetaan Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Kantor Commonwealth Ombudsman Australia 2006-2007. Pada saat itulah Gus Dur. Situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan. Usulan pengaturan Ombudsman dalam Amandemen UUD 1945 oleh Komisi Konstitusi dimasukkan dalam Pasal 24 G ayat (1), yang berbunyi : Ombudsman Republik Indonesia adalah ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat, dan ayat (2) berbunyi : Susunan, kedudukan dan. Jawa Tengah. Journal of Social and Economics Research (JSER). Suatu hari seorang kawan menginformasikan pendaftaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke sebuah komunitas. Najih dan Wakil Ketua Anggota Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Ombudsman RI) JAKARTA, KOMPAS. Ombudsman Adalah? Ombudsman adalah instansi atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Tahun ini adalah fase baru Om-budsman. com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebut adanya kesalahan komunikasi atau. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. Sebelum menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus di kenal sebagai Pengamat dan Pimpinan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Jl. Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. Fungsi. Kata kunci: Peran Ombudsman, Pencegahan, Pengawasan, Maladministrasi AbstractKeputusan Presiden, salah satunya adalah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Sopian Hadi (Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan) Sebelum. id. mengawasi. [email protected] - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Komisi Ombudsman Nasional 2002 SOSIALISASI Seperti sudah disinggung di muka, mulai tahun kerja ketiga sosialisasi untuk lebih menyebarkan pemahaman atas peran, wewenang, serta tugas pokok Komisi Ombudsman sudah lebih ditingkatkan dari yang sudah-sudah. Dewan Ekonomi Nasional 8. Ombudsman adalah menindak lanjuti laporan masyarakat berkaitan dengan sangkaan maladministrasi. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI,. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden No. Putusan sudah inkracht pada tingkat Kasasi. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi. 10 Maret 2000 melalui Perpres No. Harapan Tahun 2006 lembaga Ombudsman secara lengkap dipandang perlu membentuk suatu komisi pengawasan oleh masyarakat yang bersifat mandiri dan disebut Komisi Ombudsman Nasional; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL. Ibid. Menurut Ghufron, pihak-pihak yang menganggap KPK. Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,. Usul pengaturan Ombudsman dalam Amandemen UUD 1945 oleh Komisi Konstitusi dimasukan dalam pasal Pasal 24 G ayat (1), berbunyi: Ombudsman Republik Indonesia adalah ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. Bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pmerintah. Better experience in portrait mode. Lihat dokumen lengkap (7 Halaman . . Tahun 2000 namanya adalah Komisi Ombudsman Nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 namanya kini telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. cit. TUGAS. 3. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan. pelayanan. 3 Perbandingan pengaturan antara Komisi Ombudsman RI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru; c. Budi Masthuri; Urgensi Pengaturan Ombudsman Dalam Konstitusi, diakses dalam tanggal 30 September 2004 10 Budi Masthuri, op. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan. Laporan dikirim dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920. 2010: Ombudsman RI dibentuk, dengan 5. Ombudsman. Ombudsman. Pada jurusan Hukum Tata Negara dalam mata kuliah pilihan (matkul lembaga negara), salah satu yang dikaji adalah lembaga Ombudsman atau dulunya dikenal. Email: pengaduan@ombudsman. Ombudsman adalah melalui telepon. Laporan dikirim dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. Ombudsman RI. Rasuna Said Kav. Nomor 44 Tahun 2000 yang dikenal dengan Komisi Ombudsman Nasional guna perubahan sistem pengawasan pemerintahan dari orde baru. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,Ombudsman, Pengalihan Status Pegawai, Komisi Pemberantasan Korupsi PENDAHULUAN A. dalam. Seiring berjalannya waktu penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Rumusan Masalah Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1. Dalam menjalankan wewenangnya, lembaga yang bisa diadukan ke Komisi Ombudsman Nasional adalah semua lembaga dan pejabat di lingkungan pemerintah Indonesia yang melakukan tugas umum dan pembangunan yang dapat melakukan tindakan maladministrasi, seperti : 1. MP3 pun merekomendasikan beberapa kriteria yang dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret. Departemen-departemen 2. Emillia Dwi Setiawati Sianipar. Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional tetap bekerja sebagai staf sekretariat sampai dengan 3. 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (selanjutnya disebut KON). Tujuan penelitian ini adalah evaluasiPimpinan Ombudsman mengungkap penemuan sejumlah potensi maladministrasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). H. Hal yang menggembirakan adalah tahun 2006 ini sudah mulai tumbuh kesadaran dari institusi publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan. HR. . Pengaduan. Adapun tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional tersebut, adalah untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan. Apa itu LSM dan Apa Tujuannya? LSM adalah singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan data yang ada, kebanyakan instansi terkait tidak menanggapi rekomendasi dari Komisi Ombudsman Nasional. KPK bersifat independen dan bebas dari. "Jadi, tidak benar kalau ada isu-isu dipaksa (relokasi)," ucap Bahlil dalam rapat dengar. “Komisi Ombudsman Nasional”. Salah satu diantaranya adalah Komisi Ombudsman Nasional atau juga yang lazim disebut Ombudsman Nasional. Ombudsman RI. PENUTUP. Dr. menurut oom wikipedia (bahasa Indonesia), ombudsman diartikan sebagai Ombudsman adalah seorang. Komisi Ombudsman Nasional diadakan dalam rangka menegakkan keadilan, demokrasi, Rule of Law, demi kesejahteraan masyarakat dalam rangka Semangat Reformasi. Tugas Dan Fungsi Ombudsman. Ditingkt pusat ada Komisi Ombudsman Nasional yang berfungsi mengawasi pelayanan umum pemerintah pusat dan lembaga peradilan termasuk juga instansi vertikal yang ada di daerah seperti pengadilan daerah , kejaksaan. nasional 21 Juli 2021 19:54 WIB. Cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersih merupakan cikal bakal didirikannya komisi ombudsman, hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan : “Pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan. (Foto: Ari Saputra) Jakarta -. Salah satunya adalah penetapan untuk posisi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya. sebenarnya adalah hak yang harus mendapat penghargaan. 10Jimly Asshiddiqie (e), “Perkembangan Ketatanegaraan Pascaperubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia,” (makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasionaltersebut, Komisi Ombudsman Nasional adalah Lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas 14 Ibid. Dengan adanya Undang-Undang ini, instistusi Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman RI. "Selain itu, Ombudsman adalah salah satu mitra kerja Komisi II DPR RI, maka dari itu pada kesempatan ini kami bekerja sama memberikan sosialisasi dan diskusi publik terkait pelayanan yang ada di Kabupaten Landak ini," terang Cornelis. Lembaga – lembaga tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. id. Fit and proper test telah dilakukan selama 26 - 27 Januari 2021 kepada. Maka pada tanggal 10 Maret tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. , bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 202 10 Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37. komisi ombudsman, hal ini tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. UU Ombudsman RI telah mendefinisikan maladministrasi,. Komisi Pemberantasan Korupsi ini kini harus menjalani hukuman karena kasus pembunuhan berencana. Sedangkan contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, misalnya, adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Traksaksi. Visi Komisi Ombudsman Nasional adalah sebagai berikut: 1) Komisi Ombudsman Nasional menjadi institusi publik mandiri dan terpercaya berasaskan Pan-casila yang mengupayakan keadi-lan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan. Dalam menjalankan wewenangnya, lembaga yang bisa diadukan ke Komisi Ombudsman Nasional adalah semua lembaga dan pejabat di lingkungan Namun, kadang tidak bisa dihindarkan bahwa dalam memberikan rekomendasi dapat didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. dan implikasi (konsekuensi logis) apabila model Ombudsman Finlandia tersebut diterapkan di Indonesia. go. Ombudsman adalah instansi atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Video. Pasal 2 Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukanAbstract. sesuai UUD 195 pasal 22E ayat 5 berbunyi ‘pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat. Moestopo Beragama, 2015), hlm 1. 3 Agustus 2021 17:00 WIB. Liputan6. Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia, yaitu: Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Menurut pasal 2 keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang dimaksud dengan “Ombudsman Nasional adalah Lembaga Pengawasan masyarakat yang berasaskan pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai. Liputan6. Situs resmi Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Negara yang Berwenang Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Seluruh Indonesia, Pencarian-+. Ombudsman adalah. Peran Ombudsman dalam Penyelesaian Kasus Pengaduan Pelayanan Publik (Anshori dan Jasrial)117 Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi ORI. HR. id. Selain menyampaikan secara langsung di kantor Ombudsman, pelapor juga dapat mengajukan laporan melalui surel ke [email protected] Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal juga dengan istilah KPK merupakan suatu lembaga independen di Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan melaksanakan upaya dan hasil dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangannya diberikan oleh keputusan presiden antara lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim. Untuk itu pur · berpose. com –Anggota Komisi VII DPR meraih penghargaan sebagai Legislator Lifetime Achievement dalam ajang KWP Award 2023. KUPANG - Dalam berbagai forum diskusi warga dan forum pemerintahan yang saya hadiri, saya sering menyampaikan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum ( public service ), selain tugas pembangunan ( development) dan pemberdayaan masyarakat (. Profil Komisi Ombudsman Nasional Komisi Ombudsman Nasional resmi dibentuk saat dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang. Namun, untuk memperkokoh dasar hukum keberadaannya. Alat kelengkapan dewan terdiri dari komisi, badan, dan panitia khusus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sekalipun landasan hukum. masyarakat kepada Komisi Ombudsman Nasional adalah mengenai pe-layanan Badan Pertanahan Nasional. Keberadaan Komisi Ombudsman Nasional yang sudah tujuh belas tahun belum mampu meraih tempat di hati masyarakat. Melalui Upaya Litigasi (Pengadilan Tata Usaha Negara). Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik elok yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Wilayah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau. Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik. Komisi Ombudsman. Pimpinan KPK adalah pejabat nasional yang terdiri dari lima (5) anggota yang membentuk ketua dan wakil ketua, yang masing-masing memiliki empat (4) anggota. gorontalo[at]ombudsman. H 31829. com, Jakarta Ombudsman adalah lembaga negara yang cikal bakal pendiriannya tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Visi dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah mewujudkan pelayanan publik prima yang mensejahterakan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Riau. Ngagel Timur No. go. Komisi Ombudsman pada dasarnya merupakan sebuah lcmbagaStruktur Organisasi KPK. Komisi Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Misalnya pendirian komisi Ombudsman adalah salah satu usaha untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan yang bersifat external-informal. go. H. Pengaduan daring (online) menggunakan Formulir Pengaduan Online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Ombudsman pada mulanya dikenal dengan nama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. Edisi pertama,Januari-Februari). Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden No. Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional semakin diakui melalui Komisi Konstitusi yang mengusulkan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan Pasal 24 G ayat (1) yang berbunyi : “Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat. adalah Ombudsman Nasional Indonesia. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan. 28 tahun 1999 prinsip transparan diartikan sebagai. Ombudsman juga menyediakan hotline pengaduan masyarakat di nomor 137. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 di era Presiden Abdurahman Wahid; waktu itu, Ombudsman RI bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Perubahan nama tersebut menegaskan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk Komisi Negara yang hanya ber. Persamaan antara Ombudsman mancanegara dan Komisi Ombudsman Nasional yaitu mempunyai tujuan dan misi yang utama adalah membangun dan menjamin terselenggaranya good governance dengan mengawasi dan mengoreksi cara-cara lembaga pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan itu dapat. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Memuat mengenai fungsi Ombudsman Nasional yaitu mengawasi penyelenggaraan tugas penyelenggara negara untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, tertib, damai, dan sejahtera. Komisi Ombudsman Nasional memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap. Selain itu, dapat juga menghubungi nomor telepon 082137373737. Ombudsman adalah salah satu lembaga pengawasan di Indonesia. tentang Komisi Ombudsman Nasional oleh Presiden Abdurahman Wahid, beranggotakan 9 orang. 10 Maret 2000 adalah tonggak sejarah pengawasan pelayanan publik di republik ini. Karena itu, perlu revitalisasi ORI. Ombudsman adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Komisi Hukum Nasional 3. Setahun kemudian,. Sebelum terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY) Paruh. Komisi II DPR. Rasuna Said Kav. Dengan semakin bertambahnya umur dan lama hadir Ombudsman RI, semoga semakin dikenal dengan segala eksistensisnya di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Putusan Komisi Informasi Pusat adalah bahwa Kementerian ATR/BPN harus memberikan HGU se-Kalimantan. Dewan Buku Nasional 12. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk. . Hal itu menyusul temuan pelanggaran malaadministrasi dalam. Sembilan nama tersebut ditetapkan setelah mereka lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Aparatur dan Reformasi. Adapun jumlah laporan Ombudsman adalah sebanyak 146 laporan (2018), 155 laporan (2017) dan 140 laporan (2016) dengan jenis. , bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak. Kejaksaan Agung 4. Persoalannya adalah adakah perbedaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Ombudsman dengan lembaga-lembaga pengawasan lainnya?. PENGUMUMAN NOMOR 6 TAHUN 2023. Kantor Pusat. Diunggah oleh bayu. Presiden Gusdur menetapkan Keppres 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON). negara adalah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan kehendak rakyat. masalah yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional adalah sosialisasi yang belum maksimal. Bagi saya, pertama kali berkenalan Ombudsman tepatnya waktu masih duduk di bangku kuliah S1 Fakultas Hukum ULM semester 5 (2004-2005). Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN. Pasal 2 Undang-Undang Ombudsman menegaskan bahwa “Ombudsman merupakan lembagaOmbudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi secara eksternal lembaga pelayanan publik, supaya lembaga pelayanan publik yang baik dan layak dapat ditegakkan. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai cikal bakal lembaga.